MENGGALA, LAMPUNG — Sorotan publik dan elemen masyarakat independen kini tertuju pada rekam jejak kepemimpinan serta tata kelola birokrasi di lingkungan Pemerintahan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Menggala. Perhatian khusus yang di nilai oleh Adv, Gusto Pratama jaya negara mengemuka terkait penunjukan dan rekam jejak Abdul Latif, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur RSUD Menggala, setelah sebelumnya memegang sejumlah posisi strategis di Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar).
Pergeseran jabatan dari sektor infrastruktur (Dinas PU), ke sektor keandalan darurat (Damkar), hingga akhirnya menduduki posisi pimpinan di rumah sakit daerah (RSUD Menggala) memicu pertanyaan kritis terkait kesesuaian kualifikasi, integritas, dan indikasi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam pengelolaan anggaran serta tata kelola birokrasi.
Poin Utama Indikasi & Tuntutan Publik Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dalam Rekam Jejak Mutasi Jabatan Masyarakat mempertanyakan landasan evaluasi kinerja dan pertimbangan integritas di balik pergeseran jabatan Abdul Latif.
Penempatan figur dengan latar belakang teknis/infrastruktur ke posisi strategis manajerial kesehatan di RSUD Menggala dinilai rentan terhadap ketidaksesuaian kompetensi manajerial klinis serta berpotensi menutupi rekam jejak tata kelola anggaran di dinas sebelumnya.
Pertanyakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Dinas Pekerjaan Umum (PU)
Saat menjabat di Dinas Pekerjaan Umum, pengelolaan program dan anggaran infrastruktur menjadi obyek audit Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Publik mendesak transparansi mengenai:
Apakah terdapat temuan audit BPK (seperti kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi/volume pekerjaan, atau kerugian negara) pada proyek-proyek yang dikelola selama masa jabatan Abdul Latif di Dinas PU?
Bagaimana status tindak lanjut pengembalian kerugian negara atau penyelesaian kewajiban administrative/ganti rugi atas temuan BPK tersebut sesuai tenggat waktu undang-undang (60 hari)?
Desakan Kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan BPK
Elemen masyarakat meminta BPK RI, Kejaksaan, dan Kepolisian (Aparat Penegak Hukum/APH) untuk tidak membiarkan pergeseran jabatan menjadi celah penghentian pengawasan hukum.
Pernyataan Sikap & TuntutanAtas dasar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance), dilayangkan tuntutan resmi sebagai berikut:
Kepada BPK RI: Membuka secara transparan kepada publik hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta status Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (PTLHP) atas proyek-proyek di Dinas PU yang melibatkan Abdul Latif selama menjabat.
Kepada Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan & Kepolisian): Melakukan penelitian dan penyelidikan (pulbaket) mendalam atas dugaan indikasi penyalahgunaan wewenang dan potensi tindak pidana korupsi/kerugian negara semasa bersangkutan menjabat di Dinas PU hingga Dinas Damkar.
Kepada Bupati / Inspektorat Daerah: Melakukan evaluasi menyeluruh atas rekam jejak dan kualifikasi kelayakan (fit and proper test) penetapan posisi Wakil Direktur RSUD Menggala guna memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tidak berisiko akibat kendala integritas pimpinan.
Dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan keuangan negara bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyangkut hak publik atas penggunaan anggaran daerah yang bersih, tepat guna, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.
Kontak Informasi / Media:
Elemen Masyarakat Pengawas Pembangunan & Reformasi Birokrasi
Email / Kontak Informasi Press Release
