JAKARTA – Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap persoalan pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, berdasarkan rekam jejak digital dan pengaduan masyarakat yang diterimanya, terdapat sekitar 508.000 anak di Jawa Barat yang dilaporkan tidak bersekolah.
Ia mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk mengetahui penyebab tingginya angka anak tidak sekolah sekaligus mencari solusi agar mereka dapat kembali mengenyam pendidikan.
“Persoalan ini harus menjadi perhatian Presiden RI. Saya meminta Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk turun langsung melihat kondisi anak-anak yang tidak bersekolah di Jawa Barat. Cari tahu apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut seolah-olah terjadi pembiaran,” ujar Prof. Dr. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online dalam maupun luar negeri melalui sambungan telepon seluler dari kantornya di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, kawasan Cijantung, Jakarta, 19 November 2026.
Menurut Sutan Nasomal, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Ilmu pengetahuan menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus berkontribusi terhadap kemajuan negara.
Ia menilai, kondisi perekonomian masyarakat yang belum sepenuhnya membaik dapat menjadi salah satu faktor penghambat anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir dan memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena keterbatasan ekonomi.
“Ilmu itu seperti cahaya yang sangat penting dalam situasi apa pun. Anak-anak Indonesia harus mendapatkan kesempatan belajar. Mereka inilah yang kelak akan membesarkan dan mengharumkan nama bangsa serta membawa Indonesia menjadi negara maju dan kuat,” tegasnya.
Sutan Nasomal juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah daerah. Ia menyoroti adanya pembangunan fasilitas yang dinilainya kurang mendesak, termasuk pembuatan gapura berbahan bambu yang menurutnya lebih berorientasi pada pencitraan dibandingkan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, anggaran daerah seharusnya lebih diprioritaskan untuk kepentingan mendasar masyarakat, khususnya membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat bersekolah.
“Daripada anggaran besar dihabiskan untuk kegiatan yang belum tentu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, lebih baik dialihkan untuk membantu anak-anak yang putus sekolah. Misalnya, menyediakan seragam, perlengkapan belajar, dan kebutuhan pendidikan lainnya,” ungkapnya.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengevaluasi kembali kebijakan penganggaran agar program pendidikan mendapatkan perhatian dan alokasi dana yang memadai.
Selain persoalan ekonomi, Sutan Nasomal menyoroti kemungkinan adanya pungutan biaya seragam di sekolah negeri yang memberatkan orang tua siswa. Ia meminta pemerintah melakukan pengawasan dan menindak tegas apabila ditemukan praktik pungutan yang melanggar ketentuan.
“Jika ditemukan oknum pihak sekolah negeri yang memaksa siswa atau orang tua membayar seragam hingga menyebabkan anak tidak bisa bersekolah, persoalan itu harus diperiksa. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi tegas sesuai aturan,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat, khususnya para orang tua di Jawa Barat, untuk berani melaporkan apabila menemukan dugaan praktik pungutan yang memberatkan siswa. Menurutnya, pengawasan publik sangat diperlukan agar dunia pendidikan terbebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong membantu anak-anak yang mengalami kesulitan ekonomi agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.
“Keperdulian masyarakat untuk membantu anak-anak agar bisa terus bersekolah merupakan bentuk pengabdian yang mulia. Anak-anak Jawa Barat harus tumbuh menjadi generasi yang pintar, cerdas, dan mampu bersaing demi masa depan Indonesia,” tuturnya.
Sutan Nasomal menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan besarnya anggaran pemerintah, tetapi juga dari keberhasilan negara menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak.
“Negara Indonesia akan kuat dan hebat apabila anak-anaknya mendapatkan kesempatan untuk terus bersekolah dan tumbuh menjadi generasi terbaik bangsa,” pungkasnya.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional
Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) – Association of Young Indonesian Advocates.











